*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pendidikan dalam blog ini Klik Disini
Fadli Zon Ungkap Pengusul Hari Kebudayaan
Nasional 17 Oktober (detikNews: Kamis, 17 Juli 2025). Menteri Kebudayaan Fadli
Zon mengatakan penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) pada 17 Oktober bertepatan
dengan peluncuran Bhineka Tunggal Ika oleh Presiden ke-1 RI Soekarno (17
Oktober 1951). Ini sesuai dengan usulan dari Jogjakarta (lihat TVRI Yogyakarta
Official: https://www.youtube.com/watch?v=o-C2DXYflXM). Tentu saja banyak hal
yang terjadi pada tanggal 17 Oktober di masa lampau (lihat Wikipedia). Tanggal
17 Oktober juga bertepatan dengan hari bulan tahun lahir Presiden Prabowo 17
Oktober 1951. Fadli Zon lahir 1 Juni bertepatan hari Lahir Pancasila (beda tahun).
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah unjuk rasa dilakukan sejumlah perwira militer dan ribuan demonstran di depan Istana Merdeka, Jakarta menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dan percepatan pemilu. Aksi ini dipicu konflik internal di tubuh TNI AD dan ketidakpuasan terhadap DPRS yang dianggap menghambat jalannya pemerintahan. Latar Belakang: Kekecewaan terhadap DPRS dinilai lamban mengatasi masalah negara, termasuk masalah internal TNI AD. Selain itu, terjadi konflik internal di tubuh TNI AD, terutama terkait rencana reorganisasi dan rasionalisasi yang diajukan KSAD AH Nasution. Tuntutan: Para perwira militer dan demonstran menuntut DPRS dibubarkan dan pemilu dipercepat. Mereka juga ingin mengakhiri konflik internal di tubuh TNI AD. Aksi: Demonstrasi ini melibatkan sekitar 30.000 demonstran dan beberapa tank serta meriam yang diarahkan ke Istana. Meskipun terkesan menekan, aksi ini tidak bertujuan kudeta melainkan menyampaikan aspirasi. Tanggapan Soekarno: Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menjelaskan bahwa pembubaran DPRS tidak bisa dilakukan secara sepihak. Akibat: Peristiwa ini menyebabkan AH Nasution mengundurkan diri dari jabatan KSAD (AI Wikipedia)
Lantas bagaimana sejarah hari lahir, Menteri Kebudayaan, 17 Oktober 1951? Seperti disebut di atas Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan Hari Kebudayaan tanggal 17 Oktober 1951. Bagaimana dengan Abdoel Haris Nasoetion dan Peristiwa 17 Oktober 1952? Yang jelas secara kebetulan juga bertepatan dengan hari bulan tahun lahir Presiden Prabowo. Lalu bagaimana sejarah hari lahir, Menteri Kebudayaan, 17 Oktober 1951? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja. Dalam hal ini saya bukanlah penulis sejarah, melainkan hanya sekadar untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta (kejadian yang benar pernah terjadi) dan data tertulis yang telah tercatat dalam dokumen sejarah.
Hari Lahir, Menteri Kebudayaan, 17 Oktober 1951; Abdoel Haris Nasoetion dan Peristiwa 17 Oktober 1952
Hari lahir Menteri Kebudayaan, Fadli Zon adalah 1 Juni 1917 tanggal hari bulan yang sama dengan hari (lahir) Pancasila. Bagaimana dengan tanggal 17 Oktober 1951? Tentu saja banyak yang terjadi pada tanggal 17 Oktober di masa lampau termasuk kelahiran Presiden Prabowo 17 Oktober 1951, tetapi dalam penetapan Hari Kebudayaan oleh Menteri Fadli Zon tanggal 17 Oktober 1951 bertepatan dengan tanggal ditetapkan Lambang Negara tanggal 17 Oktober 1951.
Frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai lambang negara Indonesia
pada tahun 1951 sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (UU) No. 111
Tahun 1951 dan Ketetapan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara dan Nota Penjelasan dalam Lampiran Lembaran Negara (UU) No. 176 (lihat
De Indische verlofganger; blad gewijd aan de belangen van den Indischen
verlofganger in Holland, jrg 30, 1952, No. 1, 01-09-1952). PP No. 66 Tahun 1951
terdiri dari tujuh pasal. Pada Pasal-5: Di bawah lambang negara, tertulis
semboyan yang ditulis dalam huruf Latin dalam bahasa Jawa kuno: BHINNEKA
TUNGGAL IKA. Pasal-6: Bentuk, warna, dan ukuran Lambang Negara Republik
Indonesia diuraikan lebih lanjut dalam gambar yang terdapat dalam lampiran
ketetapan ini. Pasal-7. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus
1950. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Oktober 1951, Presiden RI
Soekarno, PM Sukiman Wirjosandjojo. Lambang Negara Republik Indonesia dimana
terdapat frase (motto) BHINNEKA TUNGGAL IKA mulai berlaku (hitung mundur) pada
tanggal 17 Agustus 1950.
Meski Lambang Negara Republik Indonesia dimana terdapat frase (motto) BHINNEKA TUNGGAL IKA ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 1951 tetapi mulai berlaku (surut) pada tanggal 17 Agustus 1950. Mengapa? Pada tanggal 17 Agustus 1950, pada saat pidato Presiden Soekarno, bahwa negara dalam berbentuk RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia (sesuai UUD 1945). Pada tanggal 18 Agustus 1950 diproklamasikan Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia (NKRI). Sejak inilah sebutan NKRI muncul (hingga sekarang).
Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan
kemudian segera ditetapkan UUD 1945. Namun Belanda dengan bendara NICA Kembali.
Perang tidak terhindarkan. Selama perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia,
di sejumlah wilayah Belanda/NICA membentuk negara-negara seperti NIT, Sumatra
Timur, Madura, Pasundan dan lainnya. Dalam perundingan yang terakhir (KMB)
kedua belah pihak sepakat yang diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1949.
Dalam kesepakatan/ketetapan tersebut Belanda mengakui kedaulatan (kemerdekaan
Indonesia) dalam bentuk RIS (RI dan negara-negara federal). Namun satu demi
satu negara federal membubarkan diri hingga yang terakhir dilakukan referendum
di Sumatra Timur pada bulan April 1950 sebelum dibubarkan. Hal itulah kemudian
pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan RIS dibubarkan. Sejak
NKRI (18 Agustus 1950) orang Belanda lambat laun menghilang dari Indonesia.
Oleh karena Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia bentuk RIS (1949)
sejatinya Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945. Pengakuan Belanda pada tanggal proklamasi tersebut baru disampaikan pada
pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan
Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam pidato resminya
di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh
Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga
menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI
di Istana Negara, Jakarta.
Hari proklamasi NKRI (18 Agustus 1950), hari penetapan Lambang Negara dengan motto BHINNEKA TUNGGAL IKA (17 Oktober 1951) dan pidato bersejarah Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang mengusulkan lima prinsip dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila sebagai patokan dalam menetapkan hari Lahir Pancasila tanggal 1. Tiga tanggal tersebut (Pancasila, NKRI dan BHINNEKA TUNGGAL IKA) menjadi sangat penting di Indonesia.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila: Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila. Pertama: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila; Kedua: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional; Ketiga: Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni; Keempat: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016. Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo.
Nama Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu frasa lama yang ditemukan baru. Frasa tersebut ditemukan dalam puisi Jawa Sutasoma yang manuskripnya disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Pada tahun 1894 Prof Kern telah menerjemahkan manuskrip tersebut di dalam suatu makalah yang dimuat dalam Verslagen dan Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde. Puisi Jawa tersebut digubah oleh Tantular (lihat juga Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1894 (10) [volgno 1] Deel: 10). Catatan: teks Negarakertagama ditemukan di istana Tjakranegara pada saat Perang Lombok, 1896.
Nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) baru secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945 pada Pasal-1, ayat-1: Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam hal ini nama Indonesia sendiri muncul pertama kali pada tahun 1850 atas usul Richard Logan. Pada tahun 1917 dalam Kongres Hindia di Belanda, pihak organisasi pribumi (Indisch Vereeniging=Perhimpoenan Hindia) Dahlan Abdoellah, Goenawan Mangoenkoesoemo, Sorip Tagor Harahap, dkk mengusulkan nama Hindia Belanda dengan nama Indonesia. Usul itu diterima perwakilan mahasiswa Belanda dan mahasiswa Cina asal Hindia. Sementara itu nama Republik Indonesia pertama kali muncul dalam tulisan Tan Malaka (Partai Komunis Indonesia) berjudul Naar de Republiek Indonesia, pertama kali dicetak di Canton pada April 1925 (lihat De tribune: soc. dem. Weekblad, 24-07-1925). Brosur tersebut kemudian dicetak ulang di Tokyo pada Desember 1925 dimana di dalamnya antara lain dinyatakan: "Kita harus memimpin semua organisasi revolusioner dengan segenap kekuatan kita ke tempat di mana musuh telah memusatkan kekuatan utamanya dan di mana kita dapat meraih kemenangan. Jika kita memilih Indonesia sebagai medan perang, menjadi jelas bahwa kekuatan musuh (ekonomi, politik, dan militer) tidak terkonsentrasi di satu tempat, tetapi tersebar” (lihat De locomotief, 18-03-1927).
Nama Pancasila sendiri paling tidak sudah terinformasikan pada tahun 1902 (lihat Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 8, 1902, No. 26, 27-06-1902). Disebutkan sebagai buktinya, saya akan menempatkan kutipan dari artikel dari Het Licht van Azië yang memuat kehidupan dan ajaran Buddha. Panca Sila umat Buddha juga memberikan kesan peradaban yang tinggi. Panca Sila berarti lima perintah atau sumpah, yang akan saya daftarkan di sini: (1) Saya berjanji tidak akan pernah membunuh makhluk hidup apa pun dengan sengaja; (2) Saya berjanji tidak akan pernah mengambil sesuatu secara melawan hukum; (3) Saya berjanji untuk menjauhi nafsu indera yang berlebihan; (4) Saya berjanji untuk menjauhi fitnah, kebohongan, dll; (5) Saya berjanji untuk menjauhi minuman keras.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Abdoel Haris Nasoetion dan Peristiwa 17 Oktober 1952: Hari Bulan Tahun Lahir Presiden Prabowo 17 Oktober 1951 dan Hari Lahir Pancasila
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur. Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar