*Untuk melihat semua artikel Sejarah Yogyakarta dalam blog ini Klik Disini
Satu peristiwa penting pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda adalah konferensi petinggi militer si-Indonesia di Jogjakarta. Konferensi ini menghasilkan satu keputusan penting tentang integritas TNI yang dilakukan di Gedung Negara Jogjakarta pada tanggal 25 Februari 1955. Inilah peristiwa penting yang terakhir di Jogjakarta. Hasil konferensi in kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Yogyakarta 1955.
Satu peristiwa penting pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda adalah konferensi petinggi militer si-Indonesia di Jogjakarta. Konferensi ini menghasilkan satu keputusan penting tentang integritas TNI yang dilakukan di Gedung Negara Jogjakarta pada tanggal 25 Februari 1955. Inilah peristiwa penting yang terakhir di Jogjakarta. Hasil konferensi in kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Yogyakarta 1955.
Diadakannya konferensi ini beraawal
dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu militer menganggap parlemen terlalu
banyak campur tangan untuk urusan pemerintahan lalu melakukan demonstrasi ke
Istana yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Kolonel Abdul
Haris Nasution. Konsekuensi demonstrasi ini Abdul Haris Nasution dirumahkan.
Oleh karena Jenderal TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik
Indonesia (KASAP) mendukung demonstrasi kemudian juga ikut dirumahkan.
Belakangan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX mengundurkan diri. Untuk
mengisi posisi yang lawong, KASAD ad-Interim diangkat Kolonel Bambang Sugeng
dengan pangkat Mayor Jenderal dan sebagai WAKASAD diangkat Kolonel Zulkifli
Lubis. TNI menjadi terbelah: Faksi Nasution dan Simatupang vs Faksi Supeno dan
Lubis. Bambang Sugeng yang netral menginisiasi terwujudnya persatuan dan
kesatuan di TNI yang berujung pada konferensi di Jogjakarta 25 Februari 1955.
Lantas apakah setelah konferensi
dan fakta integritas TNI ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1955 semuanya
berjalan normal? Ternyata tidak. Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953-12
Agustus 1955) tidak berhasil mengatasi kisruh di tubuh TNI. Pada era Kabinet
Burhanuddin Harahap (sejak 12 Agustus 1955) ketegangan antara dua kubu yang dipimpin
oleh Nasution dan kubu yang dipimpin oleh Lubis mulai menemukan titik terang.
Perdana Menteri Burhanuddin Harahap meminta Menteri Negara (pertahanan) Abdul
Hakim Harahap untuk mendamaikan dua kubu. Perdamaian tercipta dengan kembalinya
Kolonel Abdul Haris Nasution menjadi KASAD.