Sejarah Pers di Indonesia (19): Perjuangan Pers Indonesia, dari Kongres ke Kongres; Kongres Pers Indonesia, Kini Dewan Pers

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apa perbedaan Kongres Pers Indonesia pada era Pemerintah Hindia Belanda dengan masa kini era Pemerintah Republik Indonesia.  Tentu banyak. Sebab situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, Kongres Pers Indonesia menjadi simpul penting dalam perjuangan pers Indonesia. Beda dengan sekarang yang berada di dalam Dewan Pers.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; Mendata perusahaan pers. Dewan Pers terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah: 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers; 2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan; 3. Komisi Pendidikan dan Pelatihan; 4. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti disebut di atas, ada perbedaan antara era Pemerintah Hindia Belanda dan era Pemerintah Republik Indonesia. Kongres Pers Indonesia hingga Kini Hari Pers Nasional. Lalu bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (18): Organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI); WR Soepratman dan Lagu Indonesia Raya

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada hubungan pers Indonesia dan lagu Indonesia Raya? Yang jelas ada. WR Soepratman adalah seorang jurnalis di Batavia yang mencipta lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dalam Kongres Pemuda 1928, sementara Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) yang diketuai oleh Mohamad Tabrani disebut pernah memecat jurnalis yang tidak menghormati lagu Indonesia Raya. Benarkah? Yang jelas Parada Harahap adalah salah satu pendiri PERDI.

PERDI Pecat Wartawan yang Tak Sikap Hormat 'Indonesia Raya'. 14 Aug 2022. Republika.id. WR Supratman menciptakan lagu Indonesia Raja terinspirasi pidato-pidato di Kongres Pemuda 1926. Pidato yang menginspirasinya adalah pidato disampaikan Tabrani (ketua panitia kongres). Menurut B Sularto dalam buku WR Supratman, bahwa Supratman menyampaikan pujian isi pidato itu kepada Tabrani sekaligus memberi tahu akan menuangkannya dalam lagu. Lagu “Indonesia Raya” itu kemudian dibawakan di Kongres Pemuda 1928. Lirik lengkap tiga stanza untuk pertama kali dimuat di koran dwimingguan milik PNI, Persatoean Indonesia, edisi 1 November 1928. Redaksi Persatoean Indonesia berjanji akan memuat lengkap dengan notasi pada edisi 15 November 1928. Sin Po menerbitkan lirik dan not lagu “Indonesia Raya” edisi 10 November 1928. Persatoean Indonesia edisi 15 November 1928 batal menerbitkan not lagu tersebut. Pada edisi berikutnya, 1 Desember 1928, Persatoean Indonesia menulis bahwa notasi lagu Indonesia Raya berikut liriknya telah dicetak oleh WR Supratman dan dijual. Kelak, Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi) semasa kepengurusan Tabrani pernah memecat anggotanya gara-gara sikap tidak hormat lewat keputusan rapat di Semarang, Januari 1940. Tabrani terpilih menjadi ketua pada Kongres Perdi di Solo April 1939. Ksiaha wartawan yang dipecat itu bermula dari acara Parindra, saat lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan, wartawan itu tetap duduk santai di kursinya. Meski telah diingatkan, bahkan, oleh rekan-rekan sesame Cina, Tuan J tetap duduk dengan tenang di kursinya di meja pers. “Ini dianggap oleh Perdi sebagai kesalahan serius,” tulis De Koerier edisi 13 Januari 1940 (https://www.republika.id/)

Lantas bagaimana sejarah organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI)? Seperti disebut di atas ketua Kongres Pemuda I adalah Mohamad Tabrani dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II. Ketua PERDI disebut pernah memecat anggota yang tidak menghormati lagu Indonesia Raya. Lalu bagaimana sejarah organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI)? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (17): Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa; Parada Harahap, Kongres Pemuda, PPPKI

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada hubungan pers Indonesia dan Kongres Pemuda 1926 dan 1928? Yang jelas ada. Mohamad Tabrani adalah seorang jurnalis muda di Batavia yang menjadi ketua Kongres Pemuda 1926, sementara Parada Harahap adalah jurnalis senior yang menginisiasi terbentuknya federasi organisasi kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927. Dalam dua kongres pemuda tersebut ada peran strategis Parada Harahap.

Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Batavia. Kongres Pemuda I diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda I dilaksanakan dari tanggal 30 April - 2 Mei 1926. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dipimpin oleh Soegondo Djojopoespito dari PPPI, menghasilkan keputusan penting: Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres itu lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya Kongres Pemuda II diselenggarakan selama dua hari (27 - 28 Oktober 1928) yang mana hari pertama diselenggarakan di gedung Katholikee Jongelingen Bond. Hari kedua di gedung Oost Java (sekarang di Medan Merdeka Utara Nomor 14). Susunan Panitia Kongres Pemuda II adalah: Ketua: Sugondo Joyopuspito (PPPI); Wakil ketua: Joko Marsaid (Jong Java); Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumateranen Bond); Bendahara: Amir Syarifoeddin Harahap (Jong Bataks Bond); Pembantu I: Djohan Mohammad Tjai (Jong Islaminten Bond); Pembantu II: R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia); Pembantu III: Senduk (Jong Celebes); Pembantu IV: Johanes Leimana (Jong Ambon); Pembantu V: Rochjani Soe'oed (Pemuda Kaoem Betawi) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa? Seperti disebut di atas, Mohamad Tabrani adalah seorang jurnalis muda di Batavia yang menjadi ketua Kongres Pemuda 1926. Dalam Kongres Pemoeda dan Kongres PPPKI 1928 Parada Harahap memiliki peran strategis. Lalu bagaimana sejarah Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (16): Sarikat Surat Kabar; Dja Endar Moeda Radja Surat Kabar Sumatra dan The King of Java Press di Jawa

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada serikat perusahaan pers Indonesia pada era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti halnya persatuan wartawan Indonesia yang tempo doeloe disebut persatoean djurnalis Indonesia (PERDI, juga ada serikat perusahaan pers yang disebut sarikat pengusaha surat kabar (SPS). O, begitu. Nah, itu dia! Hanya saja dalam narasi sejarah pers masa ini, jika tidak mau disebut tidak diinformasikan, ya kurang terinformasikan. Ada adagium, sejarah pers masa kini lebih hebat jika dibandingkan tempoe doeloe. Benarkah?

Serikat Perusahaan Pers atau SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak. SPS didirikan di Jogjakarta, 8 Juni 1946. Sebelumnya, organisasi ini bernama Serikat Penerbit Suratkabar mengganti namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers pada 2011, bertepatan dengan hari jadi SPS yang ke-65. Penggantian nama ini terjadi dalam Kongres XXXIII di Bali pada 7-09 Juni 2010. Tidak hanya mengganti nama, SPS juga melakukan perubahan logo dan mentransformasi dirinya tidak hanya sebagai organisasi penerbit media cetak seperti suratkabar, tabloid, dan majalah, tetapi juga menjadi organisasi yang mewadahi para penerbit perusahaan pers. Setelah mengubah namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers, SPS memperluas cakupannya tidak hanya di media cetak tetapi juga merambah ke media non cetak (media siber dan penyiaran). Perubahan ini dilatarbelakangi oleh dinamika yang terjadi pada bisnis industri media secara global. Hingga Desember 2014, SPS memiliki 471 anggota yang tersebar di 30 cabang seluruh Indonesia (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah sarikat surat kabar Indonesia? Seperti disebut di atas, dalam narasi sejarah pers masa kini, sarikat surat kabar Indonesia tempo doeloe kurang terinformasikan. Mengapa begitu? Yang jelas pada masa ini tidak hanya PWI, juga ada SPS. Demikian pula adanya tempoe doeloe. Nama yang perlu disebut tempoe doeloe antara lain Dja Endar Moeda radja persuratkabaran Sumatra dan Parada Harahap The King of Java Press di Jawa. Lalu bagaimana sejarah sarikat surat kabar Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (15): Organisasi Jurnalis Pribumi; Parada Harahap Memupuk Persatuan untuk Menyuarakan Protes Pers

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Dalam narasi sejarah pers masa ini disebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) organisasi wartawan pertama di Indonesia, berdiri 9 Februari 1946. Apa. Iya? Benar bahwa PWI didirikan tanggal itu, tetapi bukan yang petama, toh! Pada era Pemerintah Hindia Belanda sudah ada organisasi sejenis namanya PERDI (Persatoean Djoernalis Indonesia). So, mengapa hari lahir PWI yang dijadikan sebagai hari kelahiran pers nasional? Yang jelas hari PWI adalah 9 Februari, tetapi apakah tanggal itu harus menjadi hari pers nasional (HPN) Indonesia?  

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) organisasi wartawan pertama di Indonesia, berdiri 9 Februari 1946 di Surakarta (tanggal tersebut ditetapkan sejak 1985, sebagai Hari Pers Nasional). Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia. Sebelum didirikan, panitia persiapan dibentuk 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, saat pertemuan antar wartawan Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan, diantaranya adalah: Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta), BM Diah (Merdeka, Jakarta). Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta). Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto). Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya). Bambang Suprapto (Penghela Rakyat, Magelang). Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang), Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakyat Yogyakarta). Delapan orang komisi yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo, merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah organisasi jurnalis pribumi? Seperti disebut di atas, organisasi para jurnalis Indonesia sudah ada jauh sebelum PWI didirikan. Namun anehnya perjuangan jurnalis hanya disebut setelah tangga 9 Februari 1946. Itu menjadi masalah. Fakta bahwa Parada Harahap merupakan salah satu pelopor untuk memupuk persatuan diantara para jurnalis untuk menyuarakan protes pers. Lalu bagaimana sejarah organisasi jurnalis pribumi? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (14): Pers Bahasa Melayu Investasi Orang Cina, Surat Kabar Sin Po Keng Po:Peta Pers Pribumi Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Sejak awal dimulai pers (berbahasa) Belanda. Lalu kemudian muncul pers (berbahasa) Melayu. Pers berbahasa Melayu dimulai oleh para investor Eropa/Belanda pada tahun 1850an. Dalam perkembangannya, pers berbahasa Melayu mulai dimasuki oleh investor orang pribumi (yang dalam hal ini termasuk investor orang Cina). Dua surat kabar investor pribumi orang Cina yang terkenal adalah Sin Po dan Keng Po yang berada diantara pers pribumi Indonesia.

Sin Po, nama surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu diterbitkan di Batavia pada 1 Oktober 1910. Harian ini terkenal dengan sikapnya mendukung nasionalisme Tiongkok dan perjuangan pribumi. Sin Po merupakan harian pertama memuat teks lagu, Indonesia Raya, turut mempelopori penggunaan nama "Indonesia" menggantikan "Hindia Belanda". Sin Po berhenti terbit saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, kembali terbit 1946. Tan Tek Ho. Surat kabar ini, mula-mula dipimpin Lauw Giok Lan. Pada waktu sama juga memimpin surat kabar Perniagaan. Sejak tahun 1925 sampai tahun 1947, pemimpin redaksi Sin Po dijabat oleh Kwee Kek Beng. Sesudah diproklamasikan Republik Tiongkok pada tahun 1912, Sin Po menyuarakan nasionalisme Daratan Tiongkok. Surat kabar ini berpendirian bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda harus mempertahankan kewarganegaraan asalnya dan menolak ikut serta dalam percaturan politik kolonial Belanda. Sejak bulan Oktober 1958, surat kabar ini mengubah nama menjadi Pantjawarta, kemudian Warta Bhakti. Tahun 1964, surat kabar ini mengikuti sikap kelompok pers Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menentang pers anti-PKI. Warta Bhakti dilarang terbit sejak tanggal 1 Okober 1965 (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah pers berbahasa Melayu investasi orang Cina, surat kabar Sin Po dan surat kabar Keng Po? Seperti disebut di atas, investasi orang Cina relative bersamaan dengan investasi orang pribumi dalam fase pertumbuhan dan perkembangan pers berbahasa Melayu. Pers investasi orang Cina berada di dalam peta pers pribumi Indonesia. Lalu bagaimana sejarah pers berbahasa Melayu investasi orang Cina, surat kabar Sin Po dan surat kabar Keng Po?  Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.