Sejarah Dewan di Indonesia (28): Majelis Rakyat Indonesia - Partai Indonesia (GAPI); Dewan Permusyawaratan Bangsa Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang demokratis.

Ada satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur (merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13 September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis, saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda. Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?

Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (27): Menjelang Detik Berakhir Volksraad; Fraksi Nasionalis Berjuang Mencapai Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Dewan rakyat (Volksraad) dimulai 1918. Namun dalam perjalanannya, Volskraad harus pula berakhir tahun 1942 sehubungan dengan takluknya Pemerintah Hindia Belanda kepada (pendudukan militer) Jepang. Apa yang terjadi di Volksraad pada akhir masanya, tetntu saja menarik untuk diperhatikan. Bagaimana itu berakhir tidak terinformasikan.

Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan Bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II (1928) bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti disebut di atas bermula 1918 tetapi harus berakhir pada tahun 1942. Pada fase terakhir Volksraad ini fraksi nasionalis berjuang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (26): PPPKI dan Volksraad; Para Pejuang Indonesia Melalui Partai Coperative - Non Coperative

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Desentralisasi adalah satu hal, terbentuknya organisasi kebangsaan adalah hal lain lagi. Namun pada akhirnya kedua elemen bernegara ini memiliki arsiran. Organisasi kebangsaan di berbagai tempat dimungkinkan kandidatnya di berbagai dewan mulai dari dewan kota hingga pusat. Dalam perkembangannya berbagai organisasi kebangsaan yang ada membentuk federasi (PPPKI=Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia). Diantara anggota federasi ini ada juga organisasi kebangsaan yang non cooperative (kurang mendukung dewan).

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah organisasi pergerakan kemerdekaan yang pernah ada di Indonesia. PPPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17–18 Desember 1927. Latar belakang didirikannya PPPKI adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Soekarno kemudian mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti disebut di atas, dewan pusat (Volksraad) sudah dibentuk sejak 1918. Namun saat itu organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia belum Bersatu sama lain. Pada tahun 1927 dibentuk PPPKI sebagai federasi organisasi-organisasi kebangsaan yang menjadi wadah Bersama. Sebagian organisasi mendukung Volksraad dan Sebagian yang lain tidak. Sebab pejuang Indonesia masih memiliki platform berbeda-beda, ada partai coperative (seperti PBI) dan ada non cooperative (seperti PNI). Lalu bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (25): Dewan 1 April 1906; Semarang Bandoeng Cheribon Tegal Pekalongan Magelang Palembang …

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Banyak factor yang menentukan suatu kota (gemeente) diberlakukan desentralisasi. Tidak hanya karena ukuran kota (kota besar). Fakta bahwa ada juga kota kecil seperti Magelang dan Blitar. Lantas factor apa lagi. Yang jelas setelah di kota Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg dibentuk dewan (geeemteraad), kota-kota lain menyusul secara rombongan: Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar.

Pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaja dan Pasoeroean. Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi “Blitar Shi”, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. (https://blitarkota.go.id/id/)

Lantas bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti disebut di atas, tanggal ini merupakan desentralisasi diberlakukan di kota-kota Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, … Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar. Lalu bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (24): Mengapa Diperlukan Dewan dan Mengapa Dibentuk Dewan; Kerajaan Belanda v Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan dalam narasi sejarah Indonesia khusunya sejarah dewan: Mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk di Hindia Belanda? Pertanyaan ini kemudian dibingkai sebagai ‘desentralisasi’. Pembentukan dewan dalam konteks desentralisasi ini yang menjadi garis continuum ke masa kini (DPR).

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode: Volksraad, Masa perjuangan Kemerdekaan, Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo; Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo; Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary; Wakil Ketua III: Adam Malik (https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr)

Lantas bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti disebut di atas, pembentukan dewan di Indonesia bermula semasa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini apakah hubungan Kerajaan Belanda vs Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (23): Gemeente Palembang Mulai 1906; Gemeente Generasi Pertama di Sumatra, Palembang dan Padang

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Gemeente Palembang seumur dengan gemeente Padang, sama-sama diberlakukan pada tahun 1906. Bagaimana dengan kota Medan? Kota Medan, baru menjadi gemeente pada tahun 1909. Dalam hal ini kota Palembang menjadi penting karena kota pertama yang disebut di Sumatra yang layak diberlakukan desentralisasi.

Palembang Di Tahun 1906-1942. BeritaPagi Minggu, 20 Januari 2019. Otonomi yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 april 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126. Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918. Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan (perencanaan induk kota, Master Plan) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya. Perkembangan Infrastruktur Palembang dimulai pada saat Palembang telah memiliki sorang burgermeester. Hal pertama yang dilakukan yaitu membangun jalan. Pembangunan lain yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan kawasan perumahan, pembangunan kawasan perniagaan, pembangunan sarana peribadatan, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi. (https://beritapagi.co.id/)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906? Seperti disebut di atas, dalam pemberlakuan desentralisasi, kota Palembang yanh disebut pertama. Namun untuk wilayah, yang pertama di afdeeling Deli (yang mana ibu kotanya Medan). Gemeente Palembang, dua hemeente pertama di Sumatra bersama Gemeente Padang. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906?  Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.