Sejarah Kota Padang (26): Jong Sumatranen Bond Didirikan di Belanda (1917); Kongres Sumatranen Bond Pertama di Kota Padang

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Jong Sumatranen Bond adalah nama pop perserikatan pemuda Sumatra. Pada awal pendirian perserikatan pemuda Sumatra ini di Batavia hanya disebut Sumatranen Bond. Oleh karena pendiri, pengurus dan anggotanya adalah para pemuda (yang berkembang di kalangan mahasiswa dan pelajar) yang berasal dari (pulau) Sumatra maka nama publiknya ke permukaan disesuaikan dengan nama Jong Sumatranen Bond agar setara dengan Jong Java yang sudah lebih awal didirikan.

De Sumatra post, 17-01-1918

Jong Sumatranen Bond adalah semacam sayap (pemuda) Sumatranen Bond, seperti halnya Jong Java sayap (pemuda) dari Boedi Oetomo. Dalam perkembangannya dua perserikatan pemuda ini muncul Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Islamieten Bond dan sebagainya. Selain menggunakan terminologi (bahasa) Belanda ada (kalan) juga menggunakan terminology (bahasa) Melayu: jong=pemuda dan bond=sarikat.

Sumatra Sepakat

Perserikatan pemuda asal (pulau) Sumatra pertama kali diproklamirkan di Belanda pada tanggal 1 Januari 1917. Ide perserikatan pemuda asal Sumatra ini timbul sebagai respon terhadap munculnya Jong Java seiring dengan semakin menguatnya Boedi Oetomo (yang disokong pemerintah). Pendirian perserikatan pemuda asal Sumatra di Belanda ini diberi nama Sumatra Sepakat yang mana ketuanya adalah Sorip Tagor (kelak lebih dikenal sebagai ompung dari Inez/Risty Tagor).

Sejarah Kota Padang (25): Organisasi Sosial Pribumi Pertama di Kota Padang; ‘Medan Perdamaian’ Lebih Tua dari ‘Boedi Oetomo’

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Organisasi sosial pribumi pertama di Indonesia, bukanlah ‘Boedi Oetomo’ (yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta). Organisasi sosial pribumi pertama di Indonesia justru dimulai pendiriannya di Kota Padang yang diberi nama ‘Medan Perdamaian’. Organisasi 'Medan Perdamaian' bersifat nasional (multi etnik) ini didirikan bahkan jauh sebelum adanya organisasi Boedi Oetomo yang bersifat kedaerahan (Jawa).

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 20-02-1900

Sebagaimana diketahui hari lahir organisasi Boedi Oetomo bahkan kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional: 20 Mei. Pada hari lahir Boedi Oetomo diperingati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional padahal kenyataannya lebih tepat sebagai Hari Kebangkitan Nasional di (pulau) Jawa. Memang Boedi Oetomo kemudian mengusung kebangkitan nasional, namun itu setelah organisasi-organisasi kebangkitan nasional daerah lain lebih dulu menyatakan partisipasinya. Organisasi kebangkitan nasional seluruh daerah ini ditandai dengan didirikannnya supra organisasi tahun 1927 yang dikenal sebagai (organisasi) PPPKI (Pemoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangkitan Indonesia).

Bukti Medan Perdamaian lebih tua dari Boedi Oetomo dipertegas seorang pejabat pemerintah ketika Boedi Oetomo akan mengadakan Kongres Boedi Oetomo yang pertama. Disebutkan bahwa di luar Djawa sudah ada asosiasi sejenis. (seperti misalnya) Medan Perdamaian di Fort de Kock yang didirikan tanggal 17 Oktober 1907. Sementara asosiasi (organisasi) Boedi Oetomo baru didirikan tanggal 20 Mei 1908 di Batavia

Sejarah Kota Padang (24): Pers Pribumi Bermula di Kota Padang; Dja Endar Moeda, Raja Persuratkabaran di Sumatera

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Hari ini, tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day 2017). Tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia.  Peringatan Kebebasan Pers sedunia ini dari tanggal 1-4 Mei dipusatkan di JCC, Senayan, Jakarta. Jumlah delegasi yang hadir hampir 1.000 insan pers dari lebih 100 negara.

Surat kabar 'Pertja Barat' di Kota Padang

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1993 menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers. Sejak itu, 3 Mei diperingati. Kebebasan pers di Indonesia dimulai tanggal 23 September 1999 sehubungan dengan pengesahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang didalamnya mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers.

Pers pribumi (baca: Pers Indonesia) dimulai di Kota Padang (1897). Ini bermula ketika kali pertama orang pribumi menjabat sebagai editor surat kabar. Pers internasional Indonesia juga juga dimulai di Kota Padang (1905). Ini bermula ketika orang pribumi menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda agar bisa dibaca oleh orang asing (Eropa) di Kota di Kota Padang.

Sejarah Kota Padang (23): PRRI, ‘Pertarungan Pemimpin Republik Indonesia’; Soekarno vs Hatta, Nasution vs Lubis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Soekarno dan Hatta (Java-bode, 16-09-1957)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) vs Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sepenggal kisah buruk dalam perjalanan RI. PRRI boleh jadi mungkin tidak sungguh-sungguh ingin berperang secara revolusioner, karena bukan itu tujuannya. NKRI juga boleh jadi mungkin tidak sungguh-sungguh ingin menyerang kubu PRRI secara membabi buta, karena bukan itu misinya. Pemerintah RI mengutus tiga delegasi: Delegasi pertama dipimpin oleh Abdoel Haris Nasution. Delegasi kedua dipimpin oleh Eny Karim. Delegasi ketiga oleh Djoeanda dan Sanusi. Pemimpin PRRI 'kurang sepakat' dengan hasil perundingan tiga delegasi. Ultimatum RI juga tidak digubris PRRI. Presiden Soekarno ingin melakukan penyerangan. Pertama, Soekarno meminta M. Hatta persetujuan, M. Hatta menolak. Kedua, Soekarno memerintah Abdoel Haris Nasoetion menyerang, Abdoel Haris Nasoetion mendelegasikan kepada Achmad Yani. Foto Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 16-09-1957

Sejarah Kota Padang (22): Eny Karim, Tokoh Berasal dari Tapanuli? Lika Liku Menelusuri Sejarah Masa Lampau

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Eny Karim adalah tokoh penting di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Namun, sejauh ini sangat sulit mendapatkan data dan informasi tentang Eny Karim. Informasi tentang Eny Karim yang ada di Wikipedia terbilang minim jika dibandingkan dengan kiprahnya. Adakah data dan informasi tentang Eny Karim terjadi missing link? Peran penting Eny Karim adalah pimpinan delegasi pemerintah (pusat) ke Kota Padang dalam upaya normalisasi di Sumatera Tengah (daerah) pada peristiwa PRRI (1957).

Eny Karim (wikipedia_

Menelusuri data dan informasi tentang Eny Karim sangat melelahkan. Petunjuk bahwa Eny Karim berasal dari Tapanuli sudah saya temukan beberapa tahun yang lalu ketika menulis serial artikel Kota Medan. Petunjuk ini juga muncul ketika menulis serial artikel Kota Bandung. Lantas apakah dalam serial artikel Kota Padang ini dapat menambah keterangan siapa dan bagaimana Eny Karim? Eny, juga ditulis Eni dan Enie.

Di dalam Wikipedia, dengan melihat sepintas namanya, Eny Karim disebut seorang putri padahal Eny Karim adalah putra. Ini menunjukkan bahwa mengidentifikasi siapa Eny Karim memang tidak mudah. Suatu teka-teki. Untuk kelengkapan sejarah nasional, tantangan untuk menjawab teka-teki tersebut masih menggoda meski penelusurannya terbilang cukup berlika-liku.

Sejarah Kota Padang (21): Abdoel Hakim, Satu-Satunya Orang Pribumi yang Menjadi Wakil Wali Kota di Era Belanda (1931-1942)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disin

Jabatan wali kota (Burgemeester) sesungguhnya baru diadakan pada tahun1916 di Kota Batavia dan Kota Soerabaja. Kemudian menyusul di Kota Medan (1918) dan Kota Bandung (1920). Di Kota Padang sendiri jabatan wali kota kali pertama diadakan tahun 1928. Tidak semua kota di Hindia Belanda memiliki walikota. Fungsi pemerintahan di kota-kota lainnya dilaksanakan oleh Asisten Residen. Namun tidak semua wali kota didampingi oleh wakil wali kota (Loco Burgemeester).

Dr. Abdoel Hakim (1949)

Kota Padang diubah statusnya menjadi kota (gemeente) pada tanggal 1 April 1906 (Kota Medan pada tahun 1909). Suatu kota dibentuk menjadi gemeente karena hal khusus: kepadatan penduduk yang tinggi dan keragaman suku bangsa, dan yang lebih penting kota dinominasikan untuk mampu membiayai sendiri (dalam arti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak). Untuk perencanaan dan pengawasan dibentuk dewan kota (gemeenteraad) yang melibatkan orang-orang non Eropa/Belanda untuk fungsi legislatif. Pimpinan dewan berada di tangan Asistem Residen. Setelah adanya wali kota (Burgemeester) fungsi eksekutif dan legislatif berada di tangan wali kota.

Dalam sejarah Hindia Belanda (baca: Indonesia), hanya ada dua kota (gemeente) yang pernah memiliki wakil wali kota (loco burgemeester) yang berasal dari orang pribumi. Dua wakil wali kota tersebut adalah M. Husni Thamrin di Kota Batavia dan Abdoel Hakim di Kota Padang. Menariknya, jabatan wakil wali kota Kota Padang ini dipegang Abdoel Hakim selama 11 tahun (1931-1942). Suatu waktu yang terbilang sangat lama bagi seorang wakil wali kota, apalagi pribumi.