Sejarah Tata Kota Indonesia (2): Tata Kota Ambon Masa ke Masa; Sejak Era Portugis hingga VOC/Belanda di Hindia Timur

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kota Ambon sejatinya salah satu kota tua di Indonesia. Kota Ambon sudah eksis sejak era Portugis sebagai pusat perdagangan dimana pelaut/pedagang Portugis membangun benteng. Benteng yang disebut Fort Victoria ni direbut pelaut-pelaut Belanda tahun 1605. Sejak ini diduga kuat kota Ambon semakin tumbuh dan semakin berkembang.

Setelah Portugis datang pada 1513 M sebagai pendatang Eropa pertama, sekitar tahun 1575, penguasa Portugis mengerahkan penduduk di sekitarnya untuk membangun Benteng Kota Laha atau Ferangi yang diberi nama Nossa Senhora de Anunciada di Dataran Honipopu. Dalam pembangunannya, masyarakat pekerja mendirikan perkampungan yang disebut soa, yakni kesatuan kekerabatan berupa keluarga luas terbatas seperti Kilang, Ema, Soya, Hutumuri, Halong, Hative, Selale, Urimessing, dan Batu Merah yang menjadi dasar Kota Ambon karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur. Setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Maluku dan khususnya Ambon dari kekuasaan Portugis, benteng Nossa Senhora de Anunciada direbut pada tahun 1605 M dan dijadikan pusat pemerintahan kolonial dan diberi nama Victoria. Benteng ini dilanda gempa hebat dan rusak parah, lalu direnovasi dan diberi nama ulang Nieuw Victoria. Meskipun nama barunya Nieuw Victoria, benteng ini lebih dikenal rakyat setempat sebagai Benteng Victoria hingga sekarang. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah tata kota Ambon masa ke masa? Seperti disebut di atas, kota Ambon terbilang kota yang terbentuk sejak doeloe, bahkan semasa Portugis dan semakin berkembang pada era VOC/Belanda. Lalu bagaimana sejarah tata kota Ambon masa ke masa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (1): Tata Kota di Ibu Kota, Tata Ruang di Wilayah; Sejak Hindia Timur hingga Indonesia Masa Kini

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Tata kota berasosiasi ibu kota. Dalam hal ini di masa awal, kota adalah pusat wilayah dimana pemerintah berkedudukan. Pada masa ini, tata kota menurut KBBI adalah pola tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah kota dalam membangun, misalnya jalan, taman, tempat usaha, dan tempat tinggal agar kota itu tampak apik, nyaman, indah, berlingkungan sehat, dan terarah perluasannya pada masa depan. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tata kota dikaitkan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Tata ruang (spatial plan) adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut: perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, perkantoran dan jasa. terminal, wisata dan taman rekreasi, pertanian dan perkebunan, tempat pemakaman umum, tempat pembuangan sampah. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah tata kota di ibu kota, tata ruang di wilayah administrasi? Seperti disebut di atas, penataan ruang termasuk tata kota telah berkembang dari masa ke masa. Pada masa lampau sejak era Portugis  dan VOC/Belanda hingga era Pemerintah Hindia Belanda dimulai dimana ibu kota berada, kota dimana pemerintah berkedudukan. Dalam konteks inilah sejarah tata ruang di Indonesia, terutama sejak era Pemerintah Hindia Belanda hingga Indonesia masa ini. Lalu bagaimana sejarah tata kota di ibu kota, tata ruang di wilayah administrasi? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (31): Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Demokratis 1955

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pemilihan anggota dewan sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi peran pemerintah (Gubernur Jenderal) masih kuat dan ikut campur di sana sini soal hukum dan realisasi pemilihan apakah di tingkat kota (gemeenteraad) maupun di tingkat pusat (Volksraad). Pada era Pemerintah Republik Indonesia mulai terasa lebih demokratis. Semakin demokratis hingga pemilu pertama pada tahun 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Jumlah kursi DPR diperebutkan 260 kursi. Pemilu ini dipersiapkan sejak PM Ali Sastroamidjojo, namun pelaksanaan pada masa PM Burhanuddin Harahap. Pada Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu. Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU pendaftaran pemilih. Pada 25 November 1952, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR (disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April). Jumlah keanggotaan legislatif satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan bagi semua usia di atas 18 tahun, atau pernah atau menikah. Anggota Komite Pemilihan Pusat. Pada 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada 8 September, Menteri Penerangan mengatakan pemilihan akan diadakan 29 September. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil Partai Nasional Indonesia (PNI)          22 persen; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)  21 persen; Nahdlatul Ulama (NU)     18 persen; Partai Komunis Indonesia (PKI) 16 persen. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti disebut di atas. Pemilihan anggota dewan sudah dimulai pada era Pemerintah Hindia Belanda, Pada era Pemerintah Republik Indonesia pemilihan umum pertama tahun 1955. Lalu bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (30): Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja; Dewan Awal Era Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Djakarta. Setelah UUD diselesaikan, lalu diangkat pejabat pemerintah Indonesia. Kemudian dibentuk suatu komite terdiri para pemimpin Indonesia yang disebut KNIP sebagai representasi dewan di Indonesia. KNIP ini menjadi semacam dewan pusat (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, UUUD 1945 dan dilantik serta mulai bertugas 29 Agustus 1945. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, terdiri pemuka-pemuka dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga diresmikan menjadi Hari Jadi DPR RI. Pada formasi pertama, terdiri 137 orang, sebagai pimpinan adalah: Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua; Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I; Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II; Adam Malik - Wakil Ketua III. Pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja, dipilih dikalangan anggota, bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja dibentuk 16 Oktober 1945 diketuai Sutan Sjahrir dan penulis Soepeno beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim. Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperi disebt di atas, badan semacam dewan (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia. KNIP menjadi dewan pada awal era Republik Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (29): Dewan Masa Pendudukan Militer Jepang; BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada suatu dewan dibentuk pada masa pendudukan militer Jepang, disebut Chuo Sangi-In di pusat dan Chuo Sangi Kai di daerah. Badan-badan ini semasa Pemerintah Hindia Belanda analog dengan Volksraad dan dewan local seperti gemeenteraad. Dewan pada masa pendudukan Jepang ini seluruhnya orang Indonesia. Seperti pada masa Pemerintah Hindia Belanda, dewan yang dibentuk masa Jepang ini tidak sepenuhnya menentukan.

Chuo Sangi-In. Pada 5 September 1943, Saikou Shikikan (panglima tertinggi) Kumaikici Harada mengeluarkan osamu seirei nomor 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Keresidenan). Pembentukan ini melibatkan tokoh-tokoh Indonesia sebagai penasihat dan pelaksana. Badan ini berada di bawah pengawasan Saiko Shikikan. Pimpinan pertama Chuo Sangi In Ir. Soekarno didampingi RM Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo yang diangkat melalui sidang Chuo Sangi In pertama pada tanggal 17 Oktober 1943. Secara umum, badan ini mirip dengan volksraad pada masa pendudukan Belanda sebelumnya, tapi tidak berwenang menentukan pemerintahan Indonesia secara utuh. Pada waktu itu penentuan dan kendali utama pemerintahan Indonesia harus atas persetujuan pemerintah pusat di Tokyo. Kantor Chuo Sangi In ada di Jakarta Pusat (sekarang jadi gedung Pancasila atau gedung kementerian luar negeri Republik Indonesia). Dalam berbagai sidangnya, Chuo Sangi In hanya boleh membahas pengembangan militer, kesehatan, mempertinggi derajat rakyat, industri dan ekonomi, pendidikan dan penerangan, kemakmuran dan pemberian bantuan sosial. Anggota Chuo Sangi In terdiri dari 23 orang yang diangkat Saiko Shikikan, 2 orang dipilih Chuo Sangi Kai dan Tokubetsu Shi Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Kotapraja), dan 2 orang disulkan oleh kooti dan koci (Solo dan Yogyakarta) (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti disebut di atas, ada dewan yang dibentuk dan mirip dengan dewan rakyat Volksraad semasa Pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Lalu bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (28): Majelis Rakyat Indonesia - Partai Indonesia (GAPI); Dewan Permusyawaratan Bangsa Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang demokratis.

Ada satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur (merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13 September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis, saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda. Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?

Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.