Sejarah Pers di Indonesia (3): Permulaan Pers pada Era Hindia Belanda; Bataviasche Koloniale Courant Era Daendels 1810-1811

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Era VOC berakhir 1799. Hindia Timur diakuisisi Kerajaan Belanda dengan membentuk Pemerintah Hindia Belanda (semacam provinsi jauh Belanda). Namun tidak lama kemudian Belanda diduduki Prancis 1805. Dalam situasi ini Raja Belanda di bawah bayang-bayang kekuasaan Prancis mengirim Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meningkatkan pertahanan Jawa dari kemungkinan ancaman Inggris (Seteru Prancis). Di Jawa, selain program pembentukan kota-kota, pembangunan jalan trans-Java juga menginisiasi kehadiran media.

Herman Willem Daendels (21 Oktober 1762 – 2 Mei 1818), adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1780 dan 1787, ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat Revolusi Prancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya, ia mencapai pangkat Jenderal dan pada tahun 1795, ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan-Jenderal. Pada tahun 1806, ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis (Koning Lodewijk) untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur-Jenderal. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 menggantikan Gubernur-Jenderal Albertus Wiese. Daendels mengemban tugas yang diberikan oleh Raja Louis dari Hollandia untuk melakukan reformasi pemerintahan yang korup peninggalan VOC (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah permulaan pers era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, era baru Hindia Timur dimulai tahun 1800 dimana kerajaan Belanda membentuk Pemerintah Hindia Belanda. Sejak Daendels menjadi Gubernur Jenderal tahun 1808, didirikan surat kabar Bataviasche Koloniale Courant yang diterbitkan di Batavia 1810. Lalu bagaimana sejarah permulaan pers era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (2): Surat Kabar Semasa VOC; Daghregister dan Bataviaasch Genootschap v Kunsten en Wetenschappen

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah sudah ada surat kabar pada era VOC? Nah, itu yang ingin dideskripsikan. Sebelum ada media yang disebut surat kabar pada era VOC, sejatinya sudah terbentuk ‘surat kabar’ statis yang diselenggarakan Pemerintah VOC di Kasteel Batavia. Surat kabar statis ini disebut Daghregister. Setiap kejadian yang diketahui di Batavia dicatat dalam bentuk narasi yang lalu disimpan yang dapat digunakan oleh para pemerintah dan para pedagang VOC. Kegiatan pencatatan harian seperi berita kapal, surat masuk dan surat keluar serta informasi lainnya dimulai pada tahun 1621. Orang petama yang menggunakan dokumen Daghregister ini untuk penelitian sejarah adalah seorang ahli geografi Francois Valentijn yang bukunya diterbitkan pada tahun 1726. Sementara surat kabar sebenarnya baru terbit pertama di Batavia tahun 1744.

Dari pers Hindia Belanda hingga Pers Nasional Indonesia. Dewanto Samodro. Antara. Sejarah Pers. Pers di Indonesia memiliki sejarah panjang. Maskun Iskandar dalam "Panduan Jurnalistik Praktis", Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen adalah pertama kali memprakarsai penerbitan "newsletter" bernama "Memorie der Nouvelles" pada 1615. "Memorie der Nouvelles" merupakan surat ditulis tangan berisi berita-berita dari Belanda dan disebarkan dari Batavia untuk kalangan pejabat VOC hingga di Ambon. Hanya terbatas yang menerima "newsletter" karena dibuat 30 eksemplar. "Waktu itu di Hindia belum ada mesin cetak, salinan harus ditulis tangan. Keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tetapi dihambat pemerintah VOC. Baru setelah Gubernur Jenderal van Imhoff, terbitlah surat kabar "Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen" ("Berita dan Penalaran Politik Batavia") 7 Agustus 1744. Surat kabar yang diterbitkan Jan Erdmans Jordens itu memperoleh izin untuk masa kontrak tiga tahun. Penerbitan pertama langsung dikirim ke Belanda menggunakan kapal perjalanan selama tujuh bulan. Setelah menerima salinannya, pimpinan VOC di Belanda, De Heeren Zeventien, melarang penerbitan surat kabar tersebut. Surat larangan dikirim dari Belanda pada November 1745 dan baru sampai di Batavia 20 Juni 1746. "Dengan demikian, seraya menunggu izin, surat kabar tersebut sempat beredar selama dua tahunan," tulis Maskun (https://www.antaranews.com/)

Lantas bagaimana sejarah surat kabar era VOC? Seperti disebut di atas, itu baru bermula tahun 1744 dengan terbitnya surat kabar Bataviase Nouvelles di Batavia. Namun sebelum adanya surat kabar tersebut sudah ada di Batavia yang dapat dikatakan surat kabar statis yang disebut Daghregister yang dilakukan di Kasteel Batavia. Minat penulisan baru mengurucut Ketika lembaga ilmu pengetahuan di Batavia tahun 1778 Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Sumber-sumber Daghregiste dan Bataviase Nouvelles digunakan. Lalu bagaimana sejarah surat kabar era VOC? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (1): Pers Hari Pers Bapa Pers di Indonesia; Pers Indonesia Masa ke Masa Sejak Era VOC hingga Ini Hari

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan tiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Disebutkan Hari Pers Nasional kali pertama dicetuskan pada Kongres PWI ke 28 di Padang tahun 1978. Tahun ini Hari Pers Nasional akan diadakan di Medan. Itu berarti beberapa hari ke depan. Tema Hari Pers Nasional 2023 adalah 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'. Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan akan diselenggarakan dengan sejumlah kegiatan 7-12 Februari 2023. Maskot Hari Pers Nasional 2023 adalah Harimau, fauna Sumatera yang dilindungi.

Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, pers (Belanda), press (Inggris), presse (Prancis), berasal dari bahasa Latin, perssare dari kata premere, yang berarti “tekan” atau “cetak”, secara terminologis adalah “media massa cetak” atau “media cetak”. Media massa, menurut Gamle & Gamle adalah bagian komunikasi antara manusia (human communication), dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers Indonesia dimulai sejak dibentuknya kantor berita Antara didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Kantor berita Antara didirikan oleh Soemanang, AM Sipahoentar, Adam Malik dan Pandu Kartawiguna (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Pers, Hari Pers dan Bapak Pers Indonesia? Seperti disebut di atas, ‘pers’ (bahasa Belanda) adalah tentang persuratkabaran. Hari Pers Nasional ditetapkan tanggal 9 Februari dan sudah pula ditetapkan siapa yang menjadi Bapak Pers Indonesia. Mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan akan dideskripsikan sejarah pers di Indonesia dari masa ke masa sejak Era VOC hingga ini hari. Lalu bagaimana sejarah pers, hari pers dan bapak pers Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Surakarta (80): Susuhunan XII a/n Pakubuwana XIII; Naik Tahta, Solo 11 Juni 1945, Meninggal di Surakarta 11 Juni 2004

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini

Raja Surakarta masa ini disebut Sri Susuhunan Pakubuwana XIII (Susuhunan XII), lahir 28 Juni 1948 yang bertakhta sejak 2004. Namun dalam hal ini yang dibicarakan adalah Susuhunan Pakubuwana XII. Nama Soesoehoenan dan Pakoeboewono adalah dua nama penting di wilayah Soerakarta dari masa ke masa, sejak era VOC (bahkan hingga masa ini).

Letnan Jenderal TNI (Tit.) Susuhunan Pakubuwana XII (14 April 1925-11 Juni 2004) adalah susuhunan Surakarta, masa pemerintahannya 59 tahun (1945-2004). Nama aslinya adalah Raden Mas Suryo Guritno, putra Pakubuwana XI. Suryo Guritno pernah bersekolah di ELS Pasar Legi, Surakarta. Suryo Guritno sering dipanggil dengan nama Bobby. Tahun 1938 Suryo Guritno berhenti sekolah sekitar lima bulan, karena harus mengikuti ayahandanya, Pakubuwana X, pergi ke Belanda bersama raja-raja di Hindia Belanda untuk menghadiri peringatan 40 tahun takhta Ratu Wilhelmina. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke HBS di Bandoeng. Belum tamat, pecah Perang Pasifik dan Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang. Raden Mas Suryo Guritno naik takhta sebagai Pakubuwana XII pada tanggal 11 Juni 1945. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, pada 1 September 1945 Pakubuwana XII bersama Mangkunegara VIII, secara terpisah mengeluarkan dekret (maklumat) resmi kerajaan yang berisi pernyataan ucapan selamat dan dukungan terhadap Republik Indonesia, empat hari sebelum maklumat Hamengkubuwana IX dan Pakualam VIII. Lima hari kemudian, 6 September 1945, Kesunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mendapat Piagam Penetapan Daerah Istimewa dari Presiden Soekarno. Susuhunan Pakubuwana XII pernah menerima kunjungan Presiden Soekarno tahun 1946. Selama perang kemerdekaan Pakubuwana XII memperoleh pangkat militer kehormatan (tituler) Letnan Jenderal dari Presiden Soekarno. Pada awal pemerintahannya, Pakubuwana XII dinilai gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia, sehingga pamornya di mata rakyat kalah dibanding Hamengkubuwana IX di Yogyakarta. Karena Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, secara otomatis Surakarta yang merupakan saingan lama menjadi pusat oposisi. Kaum radikal bernama Barisan Banteng yang dipimpin Dr. Muwardi dengan berani menculik Pakubuwana XII dan Sutan Syahrir sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Indonesia (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Susuhunan XII Pakubuwana XIII? Seperti disebut di atas, Pakuboeowono XIII adalag raja Soerakarta terlama, naik takhta 11 Juni 1945 dan meninggal di Kota Surakarta 11 Juni 2004. Susuhunan XII berkuasa di Soerakarta berbeda dengan para pendahulunya pada era Pemerintah Hindia Belanda. Apakah ada perbedaannya? Lalu bagaimana sejarah Susuhunan XII Pakubuwana XIII? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Surakarta (79):Alun-Alun Surakarta, Riwayat Aloon-Aloon Tempoe Doeloe; Alun Alun Kota di Sumatra Disebut Esplanade

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini

Sejarah kota Surakarta adalah sejarah yang sangat Panjang. Penanda kota ini bermula di lingkungan dimana kraton Soerakarta berada. Bagian dari lingkungan kraton yang menjadi penanda kota ini adalah alun-alun. Hingga sekarang alun-alun (kota) Soerakarta ini masih eksis. Dalam hal ini dapat diakatakan kota Surakarta masa kini bermula dari aloen-aloen Soerakarta dan situsnya masih ada pada masa kini. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, di Sumatra, aloon-aloon kota disebut Esplanade. Dalam hal ini ada baiknya juga memperhatikan kehadiran museum di kota-kota termasuk di Soerakarta.

Radya Pustaka di Kota Solo, Museum Tertua Indonesia Kompas.com. 12/10/2020. Hari Museum Nasional jatuh setiap tanggal 12 Oktober. Memperingati hari nasional itu bisa dilakukan dengan mengunjungi Museum Radya Pustaka yang merupakan museum tertua di Indonesia. Museum Radya Pustaka dibangun oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada masa pemerintahan Raja Surakarta saat itu, Pakubuwono IX di Dalem Kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Pendiri museum pernah menjabat sebagai patih Pakubuwono IX dan raja selanjutnya, yakni Pakubuwono X. Lokasi museum dulunya tidak berada di samping Jalan Slamet Riyadi Kota Solo. Dari Dalem Kepatihan, Museum Radya Pustaka dipindah ke lokasi yang sekarang ini pada 1 Januari 1913. Lokasi museum berada di samping Taman Sriwedari. Gedung yang sekarang menjadi Museum Radya Pustaka dulunya merupakan kediaman seorang warga Belanda bernama Johannes Busselaar. Museum Radya Pustaka menyimpan sejarah kerajaan Mataram Kuno dan Mataram Islam. Ada pula koleksi bersejarah, seperti arca, manuskrip, buku, pusaka, dan wayang kulit kuno. Terdapat patung seorang pujangga Keraton Surakarta pada abad ke-19 bernama Raden Ronggowarsito yang ada di halaman museum. Ia bisa jadi merupakan inisiator pengumpul artefak di museum karena predikatnya sebagai orang pintar atau pujangga di zamannya. Penetapan Hari Museum Nasional berawal acara Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) di Yogyakarta pada 12-14 Oktober 2020 (https://travel.kompas.com/)

Lantas bagaimana sejarah alun-alun Surakarta, riwayat aloon-aloon tempo doeloe? Seperti disebut di atas kota Soerakarta adalah termasuk kota tua dimana sejak awal sudah ada alun-alun kota, alun-alun yang masih eksis hingga ini hari. Aloen-Aloen di kota-kota Sumatra disebut Esplanade. Lalu bagaimana sejarah alun-alun Surakarta, riwayat aloon-aloon tempo doeloe? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Surakarta (78): Nama Surakarta Jadi Kota dan Nama Yogyakarta Jadi Provinsi; Residentie Soerakarta-Residentie Jogjakarta

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, mulai dibentuk dewan (KNIP). Seiring dengan memanasnya suhu politik di Djakarta (antara Sekutu/Inggris dan Belanda/NICA di satu pihak dan Pemerintah Indonesia dan para pejuang kemerdekaan di sisi lain) dewan baru ini ‘dipusatkan’ di Jogjakarta. Dengan semakin gentingnya di ibu kota, dewan di Jogjakarta ini meminta Presiden Soekarno dan pemerintahan dipindahkan ke Jogjakarta. Lalu setelah berbagai pertimbangan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Menteri Penerangan/Pertahanan Amir Sjarifoeddin Harahap pada tanggal 3 Januari 1946 berangkat ke Jogjakarta. Sejak inilah secara defacto ibu kota RI di Jogjakarta. 

Saat terbentuk Republik Indonesia (setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945), tanggal 1 September 1945 Paku Buwana XII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat mendukung dan berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi (Daerah Istimewa Surakarta; diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden tanggal 12 September 1949). Karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat Daerah Istimewa Surakarta, tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membekukan status Daerah Istimewa di Surakarta dan menghilangkan kekuasaan politik Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta. Kemudian Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, kabupaten-kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta modern. Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah nama Soerakarta jadi Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti disebut di atas, itu bermula pada era perang kemerdekaan Indonesia, Nama Jogjakarta menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai ibukota RI di pengungsian. Bagaimana dengan nama Soerakarta? Sejak tempo doeloe disebut Residentie Soerakarta dan Residentie Jogjakarta, bahkan Soerakarta lebih awal menyandang status nama residentie. Lalu bagaimana sejarah nama Soerakarta jadi Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.