Sejarah Jakarta (35): MH Thamrin Gila Bola? Hoax; Meluruskan Nama Besar MH Thamrin, Sepakbola adalah Sepakbola

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Jakarta dalam blog ini Klik Disini

Seorang politisi tidak salah menjadi pemain bola. Pemain bola (gibol) juga banyak yang aktif berpolitik. Dalam hal ini tidak semua harus menjadi gibol. Sebab gibol adalah satu hal, sedangkan yang lainnya adalah hal lain. Namun yang jadi masalah adalah mengapa seseorang diberi label yang bukan miliknya. MH Thamrin disebut ‘gibol’. Kenyataannya MH Thamrin tidak pernah terhubung dengan sepakbola. Seharusnya sejarah dilihat apa adanya, sejarah bukan diciptakan. Biarlah MH Thamrin adalah MH Thamrin; dan sepakbola adalah sepakbola.

Patung MH Thamrin di Monas

Meski nama MH Thamrin bukan sekali dua kali dihubungkan dengan sepakbola, tetapi dalam sebuah pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta baru-baru ini yang bertajuk ‘Dari Stadion VIJ menuju Stadion MH Thamrin’ nama MH Thamrin kembali dihubungkan dengan sepakbola. Pertemuan ini dilakukan sehubungan dengan peringatan hari ulang tahun ke-125 Mohammad Husni Thamrin. Disebutkan, nama MH Thamrin sangat berjasa melahirkan persepakbolaan di Jakarta. Juga disebutkan melalui VIJ (nama Persjia tempo doeloe) bisa memiliki lapangan sendiri berkat jasa MH Thamrin. Sebagai penggila bola, Thamrin juga disebutkan mendesak pemerintah Belanda untuk memperhatikan sepak bola yang kala itu hanya dinikmati keturunan Belanda. Klub sepak bola pribumi tak boleh merumput di lapangan-lapangan bond atau liga sepak bola Eropa (lihat Kompas.com). Apa iya? Bagaimana ceritanya/

Namun demikian, MH Thamrin tidak alergi sepakbola. MH Thamrin memiliki banyak dimensi. Satu dimensi yang tidak dimilikinya adalah soal sepakbola. Lantas mengapa hal sepakbola dipaksakan kepada MH Thamrin? Itulah yang menjadi soal. Masalahnya adalah banyak yang mengarang sejarah, sejarah yang tidak sesuai dengan orangnya. Itu namanya hoaks. Untuk meluruskan cerita-cerita yang tidak berdasar tersebut dan menjelaskan siapa MH Thamrin, mari kita telusuri sumber-sumber lama yang otentik dan kredibel.

Sejarah Kota Ambon (7): Sejarah Tual Beragama Islam, Melawan Belanda di Pulau Kei; Kampong Tual 1824 Kini Jadi Kota

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Ambon dalam blog ini Klik Disini

Sejarah Tual adalah sejarah yang sangat jarang diungkapkan. Padahal catatan (data) sejarah Tual (di Pulau Kei) bahkan terbilang cukup lengkap. Boleh jadi itu karena posisi wilayah Tual jauh berada di lingkar orbit perjalanan sejarah lokal (yang berpusat di Ambon) dan sejarah nasional (yang berpusat di Jakarta). Wilayah Tual dalam hal ini berada di tengah lautan, terpencil, di arah tenggara Kota Ambon. Meski demikian, ternyata Kota Tual memiliki sejarah tersendiri.

Pelabuhan Tual (1862-1888)

Kampong Tual adalah kampong paling strategis di wilayah bupati (Regent) Dullah di pulau Kei (Kecil). Kampong ini kali pertama didatangi oleh asing (Belanda) pada tahun 1824. Kampung Tual yang awalnya dihuni oleh pedagang-pedagang Bugis yang berniaga dengan penduduk Dullah yang sudah beragama Islam, lambat-laun dijadikan Belanda sebagai pusat perdagangan di seputar pulau Kei (Kecil dan Besar). Tual yang dulu kampong kecil kini menjadi kota besar. Kota Tual sejak 2007 telah menjadi kota otonom, yang mana sebelumnya Kota Tual sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.

Lantas bagaimana sejarah Tual? Artikel ini mendeskripsikan sejarah Tual sejak 1824. Suatu sejarah yang dapat dikatakan sejarah yang jauh di masa lampau, suatu kurun waktu yang dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kota-kota di Indonesia. Untuk menambah perspektif wilayah, keberadaan Tual dapat disandingkan dengan tetangga terdekatnya Merauke. Mari kita telusuri berdasarkan data dan informasi masa lampau.

Sejarah Kota Palembang (3): Sejarah Awal Pendidikan di Palembang, 1849; Sekolah Guru Soeracarta, Fort de Kock dan Tanobato

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Palembang dalam blog ini Klik Disini
 

Pada tahun 1852 praktis situasi dan kondisi keamanan di Palembang dan sekitar (Residentie Palembang) kondusif untuk pengembangan sosial penduduk. Salah satu aspek pengembangan sosial adalah (introduksi) pendidikan aksara Latin. Sementara itu, di berbagai tempat pendidikan sudah terlaksana dengan baik, apakah di (pulau) Jawa atau di Sumatra terutama di Padangsch dan Mandailing en Angkola (Tapanoeli). Meski demikian, pada tahun 1849 sudah ada wacana agar di Palembang dilakukan pengembangan sekolah (pendidikan). Usul ini diduga kuat datang dari Residen Palembang CPC Steinmetz. Namun usul ini tidak segera terealisasi. Tidak diketahui sebab apa.

Sekolah di Batoe Radja, Residentie Palembang (1909)

Kebutuhan pendidikan di Palembang sudah muncul pada tahun 1849 (lihat Nederlandsche staatscourant, 22-12-1849). Disebutkan untuk pengembangan sekolah di Palembang akhir-akhir ini, proposal ditawarkan kepada pemerintah. Yang mengusulkan ini diduga kuat adalah Residen Palembang CPC Steinmetz (sejak 1848). Pada saat menjadi Residen di Padangsche Bovenlanden,  Steinmetz tahun 1846 memperkenalkan pendidikan di Fort de Kock. Beberapa tahun kemudian Asisten Residen AP Godon memperkenalkan pendidikan di Afdeeling Mandailing en Ankola (Residentie Tapanoeli).

Yang terealisasi adalah pengadaan sekolah untuk orang Eropa. Lalu komisi pendidikan dikirim ke Palembang untuk menyiapkan pendidikan. Dalam perkembangannya sekolah yang didirikan di Palembang tidak berjalan baik. Hal ini diduga karena kekurangan anak usia sekolah. Jumlah orang Eropa/Belanda belum banyak. Akhirnya sekolah yang baru didirikan di Palembang harus berhenti (lihat Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 21-11-1856). Juga disebutkan sekolah sejenis (untuk orang Eropa/Belanda) yang berada di Banjoemas juga ditutup. Lantas bagaimana selanjutnya pendidikan di Palembang? Mari kita telusuri.

Sejarah Kota Depok (56): Melacak 12 Nama Keluarga (Geslachtsnaam) di Depok; Awal Mula Pencatatan dan Penulisan Last Name

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Depok dalam blog ini Klik Disini

Di Depok tempo dulu ada nama keluarga (geslachtsnaam), jumlahnya 12 buah: Bacas, Isakh, Jacob, Jonathans, Joseph, Laurens, Leander, Loen, Samuel, Soedira, Tholense, Zadokh. Mereka ini adalah pewaris Land Depok milik Cornelis Chastelein. Nama keluarga Zadokh disebutkan telah hilang. Paling tidak nama keluarga tersebut ditulis di belakang nama sudah dilakukan pada tahun 1812. Nama-nama keluarga tersebut masih digunakan hingga masa ini.

Silvester Jacobus Laurens lahir di Depok 17 Oktober 1811 (Java government gazette, 11-07-1812); Johanna Laurens lahir di Depok 30 September 1811 (Java government gazette, 19-12-1812). D. Jonathans di Depok (Bataviaasch handelsblad, 30-08-1869). Reiner Leander di Depok (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 23-08-1878). Rijkloff Johannes Loen van Depok (Bataviaasch nieuwsblad, 16-02-1894). Daniel Jozef Bacas, Depok (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 10-03-1897). JE Isakh di Depok (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 21-08-1915). L Samuel menikah di Depok (Bataviaasch nieuwsblad, 30-08-1916). Sara Tholense menikah di Depok (Bataviaasch nieuwsblad, 31-03-1920). Leena Jacob di Depok (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 08-03-1921). RF Soedira di Depok (Bataviaasch nieuwsblad, 12-02-1926). A Joseph di Depok (Bataviaasch nieuwsblad, 15-03-1937),

Pertanyaannya sejak kapan nama-nama tersebut ditabalkan sebagai nama keluarga. Lalu sejak kapan awal mula pencatatannya. Pada era VOC, orang Eropa/Belanda sudah sejak lama menggunakan nama keluarga di belakang nama, bahkan jauh sebelum mereka datang ke Hindia Timur seperti Cornelis de Houtman. Namun ada juga nama-nama keluarga yang baru yang harus ditetapkan melalui proses pengadilan. Lantas bagaimana dengan nama-nama keluarga yang di Depok yang jumlahnya 12 buah. Tentu saja masih menarik untuk ditelusuri sabab musababnya.

Sejarah Kota Palembang (2): Pembentukan Pemerintahan dan Tata Kota Palembang; Pribumi di Ilir, Cina Eropa di Ulu (1825)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Palembang dalam blog ini Klik Disini

Era VOC/Belanda berakhir, era Pemerintahan Hindia Belanda dimulai. Pembentukan Pemerintahan Hindia Belanda di Palembang dimulai pada tahun 1805. Ini sehubungan dengan penempatan T Haarvlegter sebagai Residen di Palembang pada tahun 1805. Pada tahun 1809 pemerintahan di Palembang diperkuat dengan mengangkat J Groenhoff van Woortman sebagai Residen, sementara T Haarvlegter sebagai Tweede Resident yang merangkap sebagai Boekhouder (lihat Almanak 1810).

Kota Palembang 1877

Pengangkatan Residen Woortman berdasarkan Resolutien yang dibuat Rade van Indie pada tanggal 3 April 1810 (lihat Bataviasche koloniale courant, 06-04-1810). Untuk mendukung pemerintahan ini dari Batallion Batavia ditempatkan satu detasement di Palembang.

Namun tidak lama kemudian pengalihan kekuasaan terjadi dari Belanda ke pihak Inggris (Luit. Gen. Raffles) tahun 1811. Di Palembang, pada tanggal 17 Mei 1812 dibuat butir-butir persetujuan (articles  of  agreement) yang dilakukan oleh Colonel  RR Gillespie dan Sultan (Palembang).

Sejarah Menjadi Indonesia (16): Belanda Menyatukan Tanah Jajahan Tapi Menentang Persatuan di Hindia; Pecah Belah NKRI

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Hanya satu motif Belanda sejak era VOC dan Pemerintah Hindia Belanda yakni keuntungan. Investasi besar bukan untuk biaya meningkatkan kesejahteran penduduk pribumi di tanah jajahan tetapi untuk meratakan jalan dalam meraih keuntungan. Biaya besar untuk membangun benteng-benteng besar, belanja senjata dan membayar serdadu untuk menghancurkan perlawanan penduduk dan berperang melawan pesaing (Poertugis, Inggris dan lainnya). Bagi penduduk yang patuh dikenakan retribusi dan pajak untuk baiya pengadministrasian wilayah dan membayar gaji pejabat dan pegawai.

Semua itu dimaksudkan untuk memfasilitasi para investor swasta dan investor pemerintah dalam berusaha di bidang perdagangan, pertanian, industri dan perusahan=persuahan jasa. Keuntungan perusahaan menjadi keuntungan bagi pemerintah dan kerajaan Belanda dalam bentuk-bentuk pajak perusahaan. Hanya perusahaan yang menguntungkan yang didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini, hanya sebagian kecil keuntungan pemerintah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sosial (kesehatan dan pendidikan penduduk). Penduduk menyumbang tenaga yang seharusnya dihitung sebagai biaya untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai misi tersebut secara maksimal, VOC dan Pemerintah Hindia Belanda (melalui Menteri Koloni) berusaha menyatukan semua tanah jajahan dalam satu administrasi tanah jajahan. Gubernur Jenderal VOC/Belanda di Batavia dapat mengirim militer ke Malabar, Ceylon atau Afrika Selatan. Demikian juga Pemerintah Hindia Belanda dapat mendorong pengusaha yang patuh dan penduduk yang tunduk untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu kesulitan orang Belanda di India atau di Afrika Selatan. Pemerintah hanya menghitung keuntungan dari investasi para insvestor utama di Belanda (termasuk invesasi keluarga kerajaan).