Jumat, 07 Januari 2022

Sejarah Menjadi Indonesia (341): Pahlawan Indonesia M Jusuf di Makassar;Meniti Karir Militer hingga Menjadi Panglima (AB)RI

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Seperti halnya Kahar Muzakkar, M Jusuf juga memulai dari karir militer dalam upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaaan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terutama pada era pengakuaan kedaulatan Indonesia keduanya berada di tempat yang berbeda, tetapi keduanya tetap saling menghormati. Karir Kahar Muzakkar tamat setelah melakukan pemberontakan, tetapi sebaliknya karir M Jusuf tetap berada di tracknya hingga menjadi Panglima Militer Indonesia (Panglima ABRI).

Andi Muhammad Jusuf Amir (23 Juni 1928 – 8 September 2004) disingkat M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Dalam posisi pemerintahan ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978–1983. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 1964–1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 1983–1993.  Jusuf lahir di Kajuara, Bone. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Jusuf . Ketika para pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jusuf menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS). Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda Pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran. Jusuf sebenarnya mulai karier militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando kantor pusat di Yogyakarta. Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari Polisi Militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur. Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KO-TT VII/Wirabuana. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan (RMS). Jusuf kemudian melanjutkan karier militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah Operasi Asisten Panglima KO-TT VII/Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum  (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah M Jusuf? Seperti disebut di atas, M Jusuf memiliki jalan yang berbeda dari rekan-rekannya sesama pejuang dari Makassar (Sulawesi Selatan). Dengan jalan yang berbeda M Jusu menemukan jalan pada tingkat kehormatan tertinggi di militer sebagai Panglima RI. Lantas bagaimana sejarah M Jusuf? Tentu saja sudah banyak ditulis. Namun demikian narasi sejarah selalu terus dilengkapi. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (340): Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Nadjamoeddin D Malewa:Sarikat Celebes hingga Negara NIT

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Dalam sejarah Indonesia juga terdapat nama Nadjamoeddin Daeng Malewa, seorang tokoh penting di Makassar. Awalnya ikut bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tetapi kemudian lebih cooperative dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat perang kemerdekaan, dengan kembalinya Belanda (NICA) Nadjamoeddin Daeng Malewa yang awalnya pro kemerdekaan kembali berbalik menyambut kehadiran Belanda (NICA) hingga tampil sebagai pemimpin (perdana menteri) di Negara Indonesia Timur (negara yang diinisiasi Belanda/NICA).

Nadjamuddin Daeng Malewa (lahir di Buton 1907, meninggal di Makassar, 5 Januari 1950) adalah seorang politikus. Dia dibesarkan di dalam keluarga pengusaha kapal di Buton. Malewa memiliki darah Bugis pada akhir tahun 1920-an kembali ke Makassar dan bergabung dengan Perserikatan Celebes yang kemudian menjadi pemimpin cabang Makassar. Karena latar belakang politik yang sangat beragam di dalam organisasi, memunculkan konflik antara "Utara" dan "Selatan", Malewa pemimpin cabang Makassar kemudian mengambil alih dan mengganti namanya menjadi Partai Celebes yanh kemudian menjadi anggota Parindra. Pada November 1935, Malewa juga membentuk Roekoen Pelayaran Indonesia (Roepelin) sebagai upaya menyaingi Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Malewa kemudian keluar dari Parindra karena tidak mendapatkan dukungan untuk menjadi anggota Volksraad periode 1935 hingga 1939. Dia kemudian mendirikan Persatuan Celebes Selatan tetapi dengan sikap loyal pada pemerintah Belanda. Pada konferensi Malino tanggal 25 Juli 1946 Melewa menjadi peserta dimana tanggal 24 Desember 1946, Negara Indonesia Timur (NIT) dideklarasikan. Melewa salah satu kandidat untuk pemimpin (Presiden) NIT, namun demikian Malewa diangkat sebagai perdana menteri dari 13 Januari hingga 2 Juni 1947 dan periode kedua 2 Juni 1947 hingga 11 Oktober 1947. Pada tanggal 20 September 1947, Malewa diberhentikan sebagai perdana menteri dan diadili dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Pada tanggal 24 September 1947, melalui surat keputusan Residen Zuid-Celebes, dia tidak dapat bermukim di daerah kekuasaan NIT, khususnya daerah yang diberlakukan darurat militer seperti Sulawesi Selatan. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Nadjamoeddin Daeng Malewa? Seperti disebut di atas, Nadjamoeddin Daeng Malewa adalah salah satu tokoh penting di Makassar yang pro Belanda. Lantas bagaimana sejarah Nadjamoeddin Daeng Malewa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Kamis, 06 Januari 2022

Sejarah Menjadi Indonesia (339): Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Radja Boeloengan Terlupakan; Bulungan dari Masa ke Masa

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dua raja yang cukup mendapat perhatian, yakni Soeltan Pontianak (Sultan Hamid II) pantai barat Borneo dan Radja Boeloengan di pantai timur Borneo. Keduanya memiliki pandangan politik yang berbeda. Sultan Hamid II, seorang KNIL pro Belanda (NICA), sebaliknya Radja Boeloengan menolak kehadiran Belanda/NICA. Kerajaan Koetai awalnya sependapat dengan Radja Boeloengan, tetapi kemudian sependapat dengan Soeltan Pontianak. Radja Beoloengan yang terakhir Maulana Muhammad Jalaluddin (1931-1958).

Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir kabupaten Bulungan, kabupaten Tana Tidung, kabupaten Malinau, kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau, Sabah sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731, dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amiril Mukminin (1731–1777), dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931-1958). Negeri Bulungan (Negeri Merancang) bekas daerah milik ‘negara Berau’ yang telah memisahkan diri sehingga dalam perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC-Belanda dianggap sebagai bagian dari ‘negara Berau’ (Berau bekas vazal Banjar yang diserahkan kepada VOC-Belanda). Pada kenyataannya sampai tahun 1850, Bulungan berada di bawah dominasi Kesultanan Sulu. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai Wilayah Swapraja Bulungan atau ‘wilayah otonom’ di Republik Indonesia pada tahun 1950, yaitu Daerah Istimewa setingkat kabupaten pada tahun 1955. Sultan terakhir, Jalaluddin, meninggal pada tahun 1958. Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Tragedi Bultiken (Bulungan, Tidung, dan Kenyah) dan wilayah Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang sederhana  Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah pahlawan Indonesia Radja Boeloengan yang terakhir Maulana Muhammad Jalaluddin? Seperti disebut di atas, Radja Maulana Muhammad Jalaluddin berbeda haluan politik dengan Sultan Hamid II dari Pontianak. Lalu bagaimana sejarah pahlawan Indonesia Radja Boeloengan yang terakhir Maulana Muhammad Jalaluddin? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.