Senin, 23 Mei 2022

Sejarah Menjadi Indonesia (607): Pahlawan Indonesia–Mengapa Malaysia Tidak Bisa Dipersatukan; Perjuangan Radja vs Rakyat

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Gerakan politik di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Filipina kurang lebih sama. Kebetulan dua negara ini di masa lampau berada di bawah yurisdiksi tiga kerajaan Eropa berbeda: Belanda, Inggris dan Spanyol/Amerika Serikat. Lalu secara khusus diantara Indonesia dan Malaysia isu Islam vs non Islam mengemuka dan juga isu kebangsaan (pribumi di satu sisi dan Timur Asiang seperti Cina, India dan Arab di sisi lain). Isu-isu itu telah lama diselesaikan (dipersatukan) di Indonesia, tetapi tidak di Malaysia.

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan dilantik pada 29 Oktober 1999. Kabinet ini bersifat warna-warna dari kapasitas bangsa Indonesia, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Batak, ada Minangkabau, kerutunan Cina, keturunan Arab dan sebagainya. Arsirannya juga mencerminkan golongan nasionalis, agama dan daerah. Arsirannya juga mencerminkan berasal dari akademik dan profesional (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah mengapa di Malaysia tidak bisa dipersatukan? Seperti disebut di atas, upaya persatuan itu pada era Hindia Belanda telah didialektikan dan kemudian menemukan bentuk kesatuan pada tahun 1945. Persatuan dan kesatuan di Indonesia terus dilestarikan bahkan hingga masa kini seperti yang ditunjukkan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001). Lalu bagaimana sejarah mengapa di Malaysia tidak bisa dipersatukan? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe..

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pahlawan Indonesia–Mengapa Malaysia Tidak Bisa Dipersatukan: Perjuangan Radja vs Rakyat

Sejarah Malaysia dan sejarah Indonesia sejatinya memiliki latar belakang yang sama. Semua bermula pada era Hindia Belanda khususnya pasca Traktat London 1924. Dengan pemisahan wilayah yurisdiksi yang tegas dan jelas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Hindia Inggris. Kedua belah pihak terus memperluas cabang pemerintahan masing-masing. Saat itu Gubernur Jenderal Inggris berada di Calcutta (India), sementara itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (bahkan sejak era VOC).

Pelaut-pelaut Belanda (VOC) menaklukkan Malaka tahun 1641. Portugis terusir dari Hindia Timur (hanya tersisa di pulau Timor bagian timur). Pada tahun 1665 pemimpin lokal pantai barat Sumatra di Padang bekerjasama dengan VOC mengusir Atjeh. Pada tahun 1685  giliran Inggris bekerjasama dengan pemimpin Bengkoeloe di pnatai barat Sumatra. Dua wilayah Malaka dan Bengkoeloe inilah kemudian pada tahun 1824 dilakukan perukaran antara Inggris dan Belanda. Wilayah Semenanjung, Penang dan Singapoera plus Borneo Utara yang menjadi wilayah yursidiksi Inggris yang kini menjadi negara Malaysia, plus Brunai dan Singapoera. Wilayah yurisdiksi Pemerintah Hindia Belanda inilah yang kini menjadi wilayah Indonesia (ibu kota di Jakara, dulu Batavia)..

Dalam pembentukan cabang-cabang pemerintahan (Inggris dan Belanda) menerapkan perbedaan antara golong Eropa, dengan Timur Asing (seperti Cina, Arab, India) dan pribumi. Dalam prakteknya hukum terbagi dua, hukum pribumi di satu sisi dan hukum Eropa di sisi lain, yang mana Timur Asing merujuk pada hukum Eropa dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Perbedaan ini tidak hanya dalam hukum, juga dalam sistem pemerintah dan bahkan dalam pembagian wilayah di dalam kota yang sama.

Dalam bidang pendidikan baik Inggris maupun Belanda memisahkan pendidikan/sekolah Eropa di satu susi dan sekolah pribumi di sisi lain. Pemerintah terlibat dalam hal ini. Untuk pendidika/sekolah lainnya yang bagi orang Timur Asing dimungkin untuk menyelenggarakan sendiri demikian juga pendidik/sekolah Islam bagi pribumi dapat menyelenggarakan sendiri. Secara khusus di Hindia Belanda, dalam perkembangannya dimungkinkan orang Timur Asing dan pribumi memasuki sekolah Eropa/Belanda yang dimulai tingkat sekolah dasar (ELS) dan kemudian sekolah menengah (HBS), namun kuotanya sangat terbatas.  

Di wilayah yurisdiksi Inggris pendidikan/sekolah untuk orang Eropa/Inggris tetap ekslusif baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dalam konteks ini, orang-orang India memiliki pendidikan/sekolah yang terbilang memiliki dampak lebih luas karena programnya mengikuti program/kurikulum Inggris di India. Lulusan sekolah India lebih mudah diterima di cabang pemerintahan maupun bidang swasta Inggris di Semenanjung karena kemampuan bahasa Inggris. Sekolah/pendidikan Cina merujuk pada program/kurikulum di Tiongkok. Sekolah/pendidikan pribumi (umum dan Islam) terkesan menjadi eksklusif. Empat jenis pendidikan/sekolah ini di Semenanjung berjalan sendiri-sendiri, tanpa pernah menemukan titik temu seperti di Indonesia (baca: Hindia Belanda).

Sementara di Hindia Belanda tuntutan para pemimpin lokal yang cukup kuat dan keterbukaan sebagian orang Eropa/Belanda, akses pendidikan/sekolah setara Eropa diperluas dengan membentuk sekolah kombinasi yakni sekolah HIS (sekolah dasar), MULO (sekolah menengah pertama) dan AMS (sekolah menengah atas). Sebaliknya sekolah menengah pribumi, terutama sekolah kedokteran yang telah dingkatkan mutunya (STOVIA plus NIAS) dapat diterima siswa Eropa/Belanda. Pada tahun 1920 sebuah sekolah tinggi (fakultas.universitas) di Bandoeng (THS) dimana kandidat yang diterima lulusan sekolah HBS/AMS baik Eropa, pribumi maupun Timur Asing. Sementara itu, sudah beberapa waktu siswa-siswa pribumi dan Cina melanjutkan studi ke Universitas di Belanda).

Kebutuhan guru untuk sekolah pribumi di Semenanjung sangat minim dari orang-orang Eropa/Inggris (berbeda dengan di Hindia Belanda). Kebutuhan guru bagi sekolah pribumi (sekolah umum dan Islam) banyak datang (juga didatangkan) dari Hindia Belanda seperti dari lulusan sekolah guru di Tapanoeli dan West Sumatra. Untuk sekolah India dan Cina datang/didatangkan dari India dan Tiongkok. Sementara di Hindia Belana proses pembauran terus berlangsung.

Pembedaan pendidika/sekolah di Semenanjung terkesan nyaman-nyaman saja karena satu sama lain sesuai yang dibutuhkan masing-masing. Di Hindia Belanda dalam konteks ini saat mana semakin banyak yang sarjana (bahkan dan yang sudah bergelar doktor) dan semakin banyak yang studi di perguruan tinggi, kesadaran berbangsa terus tumbuh yang kemudian para pemimpin yang terpelajar ini mulai terlibat dan melakukan konsolidasi dan mulai banyak yang bersifat revolusionee, termasuk Ir Soekarno yang lulus dari THS tahun 1926. Pers pribumi yang semakin maju juga mendukung gerakan berbangsa ini di Indonesia. Tekanan-tekanan yang besar dari gerakan bangsa Indonesia di satu sisi mulai mendapat perlawanan yang serius, sementara di sisi lain, orang-orang Cina dan Arab yang terpelajar mulai menyadari merujuk Tiongkok tidak relevan lagi yang kemudian mendukung gerakan nasionalis dengan munculnya nama-nama organisasi Cina dan Arab dengan nama Indonesia. Pembauran Cina dan Arab dengan pribumi semakin hari semakin kental karena mengangap musuh yang sama adalah kolonialisme. Gerakan Indonesia di Hindia Belanda ini nyaris tidak ditemukan di Semenanjung.   

Tunggu deskripsi lengkapnya

Mengapa Malaysia Tidak Bisa Dipersatukan: Pribumi, Cina dan India

Ketiadaan para pemimpin muda (dalam arti jumlah yang cukup, seperti di Indonesia), hubungan Pemerintah Inggris (Gubernur Straits Settlement), dengan para pemimpin lokal di Semenanjung (sultan-sultan) terus terjaga dengan baik. Kekuasaan yang berpusat di kraton-kraton, menyebabkan lahirnya pemimpin pemuda yang revolusioner menjadi tidak muncul. Para kerabat kraton yang telah mendapat pendidikan nyaman-nyaman saja, Hal itu pula yang terjadi diantara komunitas Cina dan India. Oleh karena upaya untuk mengkonsolidasikan ke arah persatuan nasional menjadi tak mungkin terjadi. Persatuan/kesatuan nasional tak pernah terpikirkan.

Di Indonesia, gerakan nasional telah muncul tahun 1917 dianatara mahasiswea yang kemudian mengerujut pada tahun 1928 (Kongres PPPKI dan Kongres Pemuda). Gerakan pemuda menjadi nyata pada tahun 1930 dengan terbentuknya organisasi pemuda secara nasional (Pemoeda Indonesia) yang dalam konteks ini para pemuda Cina dan Arab juga mengambil bagian dalam mendukung gerakan para nasionalis. Singkat kata di Indonesia proklamasi kemerdekaan di Indonesia 17 Agustus 1945 harus diraih dengan susah payah yang pada akhirnya, setelah perang kemerdekaaan yang melelahkan, Belanda 28 Desemeber 1949 mengakui kedaulatan (bangsa) Indonesia.

Melihat kemajuan berbangsa dan bernegara yang dicapai di Indonesia, para pemimpin revolusioner (senior maupun junior) mulai muncul di Semenanjung. Para pemimpin revolusioner di Seemanjung yang terus membuka komunikasi dengan Indonesia, menyebabkan para pihak kraton lebih menginginkan persemakmuran Inggris.

Di Indonesia persemakmuran Belanda yang belum genap setahun setelahpengakuan kedaualatan Indonesia tahun 1949 ditingkalkan. Presiden Soekarno mengumumkan kembali ke perjuangan persatuan.kesatuan nasional (NKRI). Di sinilah titik belok perjuangan bangsa Indonesia, menuju garis lurus ke masa depan hingga ini hari.

Kolaborasi yang kuat antara sultan-sultan di Semenanjung dengan Inggris (atas dasar persemakmuran) Pemerintah Indonesia juga menjadi geram, tidak hanya kepada orang Inggris dan juga kepada para sultan-sultan. Perjuangan (bangsa) Indonesia melawan kolonialisme menjadi sebab munculnya gerakan anti Inggris di Semenanjung (Ganjang Malaysia( Langkah para pejuang revolusioner di Semenanjung dalam bingkai federasi baru (Malaysia) terhenti. Orang Indonesia untuk kebaikan Malaysia, khususnya bangsa Melayu tidak tercapai. Perbedaan diantara warga negara Malaysia (pribumi, Cina dan India) terus lestari hingga ini hari.

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar